Bagi-bagi Bansos Tanpa Libatkan Risma, Menteri PDIP Lainnya Ikut ‘Dicueki’ Jokowi Gegara Beda Dukungan di Pilpres?

Suara.com – Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, tidak dilibatkannya Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam pembagian bantuan sosial (bansos) oleh Presiden RI Jokowi menandakan suasana kabinet pemerintahan saat ini tidak kondusif.

“Ini semakin mempertebal suasana internal kabinet pak Jokowi di periode ke dua jelang pemilu ini tidak kondusif,” kata Adi saat dihubungi, Kamis (1/2/2024).

Ia mengatakan, kekinian dalam kabinet pemerintahan justru semakin terlihat adanya perbedaan warna politik dukungan untuk Pemilu 2024 khususnya Pilpres.

Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini mengunjungi RS Unair pada Selasa (3/3/2020). [Suara.com/Dimas Angga P]
Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini mengunjungi RS Unair pada Selasa (3/3/2020). [Suara.com/Dimas Angga P]

“Jokowi jelas ke 02, sementara menteri-menteri PDIP salah satunya Risma menteri yang terafiliasi dengan PDIP yang mendukung Ganjar,” ungkapnya.

Selain itu, kata dia, Jokowi yang membagi-bagikan bansos tanpa Risma semakin mempertajam adanya friksi antara Jokowi dengan PDIP.

“Bansos yang langsung disalurkan langsung oleh presiden tanpa mensos tentu ini mempertajam friksi antara pak Jokowi dengan PDIP. Jangan-jangan memang menteri-menteri PDIP tidak terlalu dilibatkan dalam keputusan-keputusan politik strategis hanya karena perbedaan sikap politik di 2024,” katanya.

Siapa Sosok yang Viralkan Baliho Editan Adian Napitupulu? Ternyata Caleg PSI Ini

Pamit ke Jokowi Besok, Mahfud MD: Gak Boleh Tinggal Gelanggang Colong Playu, Itu Etika!

BREAKING NEWS: Mahfud MD Mundur dari Jabatan Menko Polhukam

Respons Prabowo soal Mahfud Mundur dari Kabinet

Lebih lanjut, menurut Adi, adanya pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto beberapa waktu lalu soal suasana kabinet sedang tidak kondusif menemui titik terang.

“Ini pernyataan Hasto yang menyatakan suasana kabinet saat ini tidak nyaman tidak kondusif bisa menemukan titik terang di mana mensos tidak lagi dilibatkan dalam urusan-urusan yang seharusnya dilakukan Mensos,” ungkapnya.

“Apalagi bu Sri Mulyani speak up kepada publik dimana bansos itu memang itu tupoksi (tugas pokok dan fungsi)-nya mensos,” sambungnya.

Bagi-bagi Bansos

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir-akhir ini tampak asyik membagikan bantuan sosial atau bansos kesejumlah masyarakat yang ia kunjungi. Bansos tersebut baik berupa sembako ataupun uang tunai.

Tapi yang menarik Jokowi membagikan bansos tersebut tanpa melibatkan Mensos Rismai yang merupakan penanggung jawab pemberian bansos.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menjelaskan, program bansos adalah amanat dalam UU APBN yang dibahas dan disetujui secara bersama-sama antara pemerintah dan DPR. Sehingga jika pemerintah menjalankan program bansos tersebut sama saja telah menggunakan uang APBN.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharani. [Dok. Humas Surabaya]
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharani. [Dok. Humas Surabaya]

Sri Mulyani pun mencontohkan bansos terkait Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako atau Bantuan langsung Tunai (BLT) merupakan tanggung jawab Kementerian Sosial, sehingga seharusnya penanggung jawab dan eksekutornya adalah kementerian tersebut.

“PKH dan Kartu Sembako itu eksekutornya adalah Kementerian Sosial, jadi dalam hal ini Kementerian sosial yang menjelaskan PKH dan Kartu Sembako termasuk apakah ada tambahan atau modifikasi (program bansos) nanti Ibu Menteri Sosial yang menjelaskan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang dilihat secara daring melalui kanal Youtube Kemenkeu, Selasa (30/1/2024).

Sementara untuk bantuan pangan atau beras, penanggung jawabnya adalah Bapanas atau Badan Pangan Nasional, tapi data penerima yang ditujukan untuk program tersebut harus mengacu pada data yang telah disepakati. Dalam arti ini data bisa bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Regsosek dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Eksekutornya PKH dan Kartu Sembako adalah Kementerian Sosial, tapi kalau bantuan pangan berupa beras eksekutornya Bapanas tapi datanya harus sesuai dengan yang disepakati,” katanya.